JURnaL Celebes. Tiga petani di Kabupaten Soppeng menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Keuangan melalui permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Watamsoppeng,  Provinsi Sulawesi Selatan. Tindakan ini dilakukan karena menilai penahanan mereka yang kemudian terbukti tidak bersalah, berdampak pada kerugian materiil dan non materiil.

Selain Menteri LHK, gugatan ini juga ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng.  Mereka berharap bisa mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari negara akibat perbuatan sewenang-wenang berupa penangkapan dan penahanan yang dialaminya.

Sesuai keterangan pers yang dirilis LBH Makassar, sidang perdana kasus ini dijadwalkan pada 5 Februari 2021, tetapi pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Menteri Keuangan tidak hadir dalam sidang tersebut. Sidang kembali diagendakan pada Jumat, 19 Februari 2021, dihadiri  semua pihak pemohon maupun termohon.

Kasus yang pendapat pendampingan hukum dari LBH Makassar ini berawal dari tiga petani Soppeng yang sempat menjadi perhatian publik pada tahun 2018 telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap sejak Desember 2020.

Tiga petani itu masing-masing Sahidin, Jamadi dan Sukardi. Ketiganya tinggal dalam klaim kawasan hutan Laposo Niniconang, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Mereka awalnya ditangkap oleh polisi kehutanan pada 22 Oktober 2017 dengan tuduhan merambah hutan lindung dan melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketiganya ditahan di Rutan Makassar kemudian dipindahkan ke Rutan Soppeng selama 150 hari.

Ketiga petani ini akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng karena tidak terbukti bersalah, Rabu (21/03/2018). Majelis Hakim berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum keliru menerapkan UU P3H. Oleh karena subjek hukum yang ditujukan dalam UU P3H adalah setiap orang yang menebang pohon dan berkebun secara terorganisasi untuk kepentingan komersil. Bukan untuk petani yang tinggal dalam klaim kawasan secara turun-temurun dan berkebun  hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Putusan ini telah diperkuat oleh Mahkamah Agung, karenanya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Proses pidana, khususnya penahanan yang dijalani oleh tiga petani tersebut tidak semata masalah hukum. Proses ini berdampak pada masalah ekonomi, pendidikan dan tekanan psikis hingga kerugian materiil akibat penahanan selama 150 hari. Bahkan anak-anak dari 3 Petani ikut merasakan dampaknya, oleh karena ketiganya merupakan tulang punggung keluarga sehingga kebutuhan biaya pendidikan ikut terhambat. Demikian pula yang dirasakan oleh istri dan keluarga lainnya.

Dampak penahanan dianggap membuat mereka tidak dapat menikmati hasil panen yang dipakai untuk menyambung hidup, bahkan mereka membutuhkan biaya tambahan untuk membesuk selama penahanan. Upaya pra peradilan ganti rugi ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.” (m)