JURnaL Celebes. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) sejak Oktober  2019 sampai Juni 2020 menguji pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melalui serangkaian analisis rantai pasok bahan baku industri primer. Hasilnya, JPIK menemukan masih maraknya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan peredaran kayu dari hulu sampai hilir di delapan provinsi di Sumatra, Kalimantan dan Jawa.

Dalam konferensi pers menyertai publikasi laporan pemantauan, 27 Agustus 2020, JPIK menemukan sejumlah indikasi pelanggaran di tingkat hulu. Kayu-kayu ilegal yang berasal dari Suaka Margasatwa Rimbang Baling di Provinsi Riau dengan mudah beredar. Kayu-kayu ini diangkut untuk memenuhi suplai bahan baku beberapa industri primer yang perizinannya diragukan antara lain di Simpang Kambing (Teratak Buluh) dan Lubuk Siam, Kabupaten Kampar.

Kasus serupa ditemukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis, di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pemantau menemukan kayu berbentuk balok dengan panjang ± 4 meter di Dusun Tujuh, Desa Muara Medak, yang diduga kuat hasil illegal logging yang dihanyutkan melalui Sungai Medak dan Sungai Merang. Kayu-kayu tersebut diangkut ke beberapa industri yang berada di Sumatera Selatan dan Jambi.

JPIK juga menemukan perusahaan berkedok Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yakni CV Marantika. Perusahaan ini tanpa mengantongi Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang diduga kuat melakukan pemanenan kayu hasil land clearing perkebunan sawit PT Citra Sawit Hijau Subur di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

CV Marantika juga diduga kuat melakukan pemanenan kayu di luar lokasi izin, yaitu di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Kedurang seluas ± 58 Ha. Pada tahun 2019 perusahaan ini belum melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara. Padahal pada tahun tersebut ditemukan adanya aktivitas pengangkutan kayu hasil tebangan.

Kayu Ilegal di Hilir

Sementara itu, di tingkat hilir, perusahaan pengekspor produk kehutanan yang telah memiliki SLK menggunakan produk kayu ilegal yakni bersumber dari perusahaan yang tidak memiliki sertifikat. Beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan praktik ini adalah CV Indo Pratama Expres dan CV Manggalih, di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, ada indikasi industri menggunakan modus tidak mencantumkan jenis kayu pada dokumen yang menerangkan sahnya hasil hutan. Hal ini memungkinkan terjadinya praktik kecurangan pemanfaatan kayu yang masuk dalam daftar CITES Appendix II, tanpa memiliki izin edar dan dokumen khusus.

Kemudian masih ditemukan sisa proses produksi dan limbah yang belum dikelola dengan baik. Padahal aspek ini menyangkut keberlanjutan ekologi dan kehidupan masyarakat maupun pekerja yang tinggal di sekitar industri. Seiring dengan hal tersebut, penerapan standar K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) belum dijalankan secara penuh sebagaimana diatur dalam standar penilaian/verifikasi.

Tidak Adab Pengaruh Covid-19

Deden Pramudiana, peneliti JPIK menyatakan Illegal logging terus terjadi meski di tengah pandemi Covid-19, terutama di wilayah Rimbang Baling. Pengangkutan kayu ilegal pun tidak berhenti meskipun Kepolisian Daerah (Polda) Riau melakukan operasi dan menangkap satu unit truk tronton berisi kayu hutan alam hasil pembalakan liar di Suaka Margasatwa Rimbang Baling pada bulan Mei 2020.

Menurut Deden, kelalaian CV Marantika dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan indikasi korupsi Sumber Daya Alam (SDA) dalam penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan kayu.

Juru kampanye JPIK, Muhammad Ichwan menegaskan pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan dan diperkuat untuk meminimalisir kerugian negara atas hilangnya daya dukung lingkungan (ekosistem), sumber daya hutan, serta habitat satwa liar yang dilindungi.

Menurut Ichwan, penguatan dan penegakan aturan, serta peningkatan integritas seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan SVLK harus digalakkan demi menjaga dan mempertahankan mepercayaan publik di dalam negeri dan di dunia internasional. Fungsifungsi layanan sertifikasi, terutama penyediaan data dan informasi untuk kepentingan pemantauan independen harus mudah diakses, cepat dan tepat waktu agar pemantauan berjalan efektif. (admJC)