JURnaL Celebes. Perkumpulan Wallacea mendesak Balai Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sulawesi agar mengusut kegiatan tambang liar di Siguntu. Kegiatan di Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ini akan merusak lingkungan dan mengancam sumber air bagi masyarakat Palopo. 

Dalam keterangan pers tertulis kepada media, Direktur Eksekutif Perkumpulan Wallacea, Basri Andang menyatakan aktivitas pengambilan material tambang (batuan) mengandung emas itu akan mengancam kelestarian hulu Sungai Latuppa. Ini akan memicu bencana banjir.

Menurut Wallacea, aktivitas ini juga pernah dilakukan pada 2006. Namun mendapat penolakan warga setempat dan dan masyarakat di Kota Palopo, aktivitas tersebut dihentikan. Tapi pada April 2020, pertambangan itu berlanjut lagi. Pihak Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Latimojong melakukan tindakan atas desakan masyarakat Kota Palopo.

Wallacea telah melakukan investigasi pada 16 Agustus 2020 dengan hasil temuan antara lain lokasi penggalian material berada di dalam kawasan hutan negara dengan status hutan lindung sesuai SK 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019.  Surat keputusan yang mengatur perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan di Sulawesi Selatan. Kemudian Wallacea juga menemukan posisi kordinat lokasi berada  LS :03˚ 02’ 04.0” BT:120˚ 06’ 09.8”,  berada di ketinggian 683 Mdpl.

Wallacea menyinalir masih ada beberapa lokasi penggalian material tambang yang belum diidentifikasi. Di loksi belum ada penindakan secara utuh, seperti pembongkaran tenda, dan penutupan lubang tambang. Ada  material barang bukti hanya ditumpuk dekat Pos Polisi Kehutanan yang rentan dihilangkan oleh pihak tertentu.

Wallacea menganggap perlu mempertahankan hutan Siguntu, baik sebagai hulu DAS Latuppa maupun fungsinya sebagai pengatur tata air untuk Kota Palopo. Kawasan ini mestinya dibebaskan dari aktivitas penambangan sehingga tetap menjadi sumber air, baik untuk keperluan air bersih bagi PDAM Kota Palopo, serta pengairan lahan pertanian masyarakat. Wallacea menghawatirkan jika aktivitas tersebut akan memicu bencana.

Atas pertimbangan ini, Wallacea mendesak Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi untuk menindaklanjuti dan menangani persoalan tersebut. Gakkum diminta mengungkap pelaku di balik penambangan ilegal tersebut. Wallacea juga mendesak KPH Latimojong mengintensifkan pengawasan di kawasan tersebut. (adm)