JURnaL Celebes. Masyarakat adat yang tanahnya dirampas negara untuk perusahaan kelapa sawit menjadi buruh dan petani. Masyarakat adat yang kehilangan kedaulatan wilayah dan tanah adat, bernasib seperti masyarakat kota, karena kelapa sawit tidak memiliki daya tahan menghadapi krisis pangan di masa pandemi.

Karena itu, Pandemi Covid-19 menjadi momentum kebangkitan dan kuatnya solidaritas masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat miskin kota untuk berjuang memutus sistem ekonomi kapitalistis.

Pernyataan ini adalah bagian dari Pidato Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi pada rangkaian peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2020, yang disampaikan, Minggu (09/08/2020) di Jakarta. Peringatan HIMAS 2020 dihelat dengan tema ‘’Kedaulatan Pangan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.’’

Berpidato yang disiarkan secara virtual dan disaksikan komunitas adat di seluruh Indonesia memulai media online ini, Rukka mengajak masyarakat untuk memperkuat sistem ekonomi di tingkat lokal.

‘’Sebuah sistim ekonomi global yang lebih adil dan merata akan dibentuk oleh jutaan sistem ekonomi skala lokal yang kokoh. Kita harus menciptakan mekanisme di mana Masyarakat Adat dan masyarakat di pedesaan dan masyarakat urban dapat saling mendukung,’’ ungkap Rukka.

Rukka menegaskan, Covid-19 membuktikan apa yang selama ini diperjuangkan masyarakat adat. Pandemi memberikan berbagai jawaban sekaligus memberikan petunjuk arah ke masa depan yang lebih baik. Sebuah kehidupan baru yang harus terus menjaga ibu bumi dan adil dengan sesama manusia.

Rukka mengemukakan, Pandemi Covid-19 memberikan empat jawaban kunci terhadap pengalaman perjuangan masyarakat ada. Pertama, masyarakat adat yang bertahan di tengah krisis saat ini  adalah masih menjaga keutuhan wilayah adat, dan setia menjalankan nilai-nilai dan praktik luhur nenek. Musyawarah adat, gotong royong, memiliki rasa senasib sepenanggungan dan memanfaatkan kekayaan titipan leluhur secara bijaksana.

Masyarakat adat beserta wilayah adatnya yang masih bertahan sebagai sentral produksi dan lumbung pangan, telah terbukti mampu menyelamatkan sesama kelompok masyarakat adat, bahkan menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman krisis pangan. Masyarakat adat tidak hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi panangananya secara mandiri, tetapi mampu berbagi dengan komunitas-komunitas lain, bahkan ke kota-kota.

Kedua, masyarakat adat yang tanahnya sudah dirampas perusahaan dan pemerintah, menjadi buruh dan dipaksa menjadi petani kelapa sawit, tidak memiliki daya tahan menghadapi krisis pangan akibat pandemi yang berkepanjangan. Masyarakat Adat yang sudah tidak berdaulat atas wilayah adatnya bernasib sama dengan orang yang hidup di perkotaan, merupakan tempat yang paling tidak aman di dunia saat ini.

Ketiga, selama masa pandemi, urai Rukka, juga membuktikan bahwa rasa senasib sepenanggungan antara masyarakat adat, petani, nelayan dan buruh mampu bertahan.

‘’Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria Sdr. Dewi Kartika yang memimpin Lumbung Agraria, dan kepada seluruh Serikat Tani yang mengirimkan pangan kepada saudara-saudara kita di beberapa kota dan meringankan beban mereka yang sedang kesulitan pangan di berbagai kota. Izinkan saya menyerukan kepada saudara-saudaraku Petani, Buruh, Nelayan dan kaum miskin kota untuk menggunakan momentum ini, kita perkuat gotong-royong, mari kita semua bergerak bersama memutuskan lingkaran setan ekonomi kapitalistis dan neoliberal yang selama ini telah menindas kita semua,’’ seru perempuan yang berasal dari masyarakat adat Toraja ini.

Kemudian keempat, Rukka menyatakan hari ini kita menyaksikan satu sejarah baru, yakni kapitalisme sedang mengalami krisis yang sangat besar. Paradigma pembangunan mengandalkan ekonomi-politik neoliberalisme yang selama ini dipraktikkan rejim Kapitalisme global, telah gagal total. Gagal membangun kesejahteraan bagi semua. Pabrik ditutup, industri skala besar terancam bangkrut, PHK massal terjadi dimana-mana, biaya hidup warga perkotaan meningkat, tingkat pengangguran di dunia dan di Indonesia terus meningkat.

Menurut Rukka, ketika krisis global ini terjadi, tidak ada solidaritas dari pengusaha-pengusaha kaya yang selama puluhan tahun telah diistimewakan dan dimanjakan pemerintah dengan berbagai regulasi dan dana. Tidak ada mitigasi yang kuat dan langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam mencegah PHK massal, termasuk mengatasi dampak lanjutan dari PHK tersebut sebagai akibat dari pandemi.

‘’Propaganda pembangunan yang selalu kita dengar bahwa ‘perusahaan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kehidupan’ terbukti hanyalah isapan jempol semata. Dimana-mana, di wilayah adat maupun di kota-kota, keberadaan mereka terbukti menciptakan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Covid-19 pun telah memukul sangat keras negara-negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, termasuk Indonesia,’’ paparnya.

Bencana dan Solidaritas

Lanjut Rukka, kita juga tidak boleh menutup mata atas berbagai bencana iklim yang melanda dunia dan tanah air kita. Musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Banjir besar dan tanah longsor sedang terjadi di mana-mana.

‘’Kita tidak boleh mengingkari bahwa ini semua karena salah urus oleh pemerintah yang secara serampangan memberikan izin-izin eksploitasi kepada perusahaan-perusahaan yang rakus. Sekarang saatnya untuk kita membuka mata terhadap petunjuk yang disampaikan oleh krisis yang terjadi saat ini. Bahwa kita harus segera memulai sebuah tatanan kehidupan baru yang berkelanjutan dan berkeadilan,’’ tandas Rukka.

Bagi kita masyarakat adat, lanjut Rukka, semangat gotong-royong dan solidaritas yang kita bangun bersama, terbukti menjamin kedaulatan pangan di wilayah-wilayah adat.

‘’Namun kita masyarakat adat juga wajib menjamin ketersediaan pangan dan lingkungan yang baik bagi orang lain di sekitar kita. Untuk itu kita perlu membuka diri dengan introduksi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat pengetahuan dan teknologi yang kita warisi dari leluhur kita. Kita harus mampu membangun unit-unit produksi yang kokoh di komunitas masyarakat adat serta mengembangkan sistem pasar lokal yang akan menjadi jembatan bagi kita untuk berbagi dengan orang lain di sekitar kita,’’ urai Rukka.

Rukka juga menegaskan, wilayah-wilayah adat yang rusak akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit, harus segera direhabilitasi untuk memastikan resiliensi masyarakat adat terus bertahan dengan mengubah sistem pertanian  secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Desak Sahkan UU Masyarakat Adat

Rukka juga menyinggung tinggal delapan hari lagi bangsa Indonesia merayakan 75 tahun merdeka. Undang-undang yang diamanatkan konstitusi belum juga ada. Negara belum hadir di tengah-tengah kita. Banyak sekali masalah yang dialami oleh Masyarakat adat sebagai akibat dari 75 tahun masa pengabaian atas hak-hak konstitusional seperti pemiskinan, pembunuhan, konflik, kriminalisasi, pemusnahan  bahasa, krisis identitas yang terus meluas dan kualitas lingkungan hidup yang terus menurun yang berdampak pada semakin memburuknya situasi dan kesehatan Masyarakat adat di seluruh pelosok Nusantara.

‘’Hari ini, kita melihat ratusan komunitas Masyarakat Adat menyerukan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Kita juga masih harus berjuang lebih keras untuk mendesakkan pengesahan UU Masyarakat Adat sesuai dengan aspirasi kita,’’ tegas Rukka. Informasi bahwa RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat disusun sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan hingga saat ini belum juga disahkan DPR. RUU ini sudah tiga kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan selalu kandas disahkan. Pertama pada 2013, kemudian 2014, lalu 2019.

Dalam pidato yang ditutup dengan semboyan filosofis masyarakat adat Minahasa ‘’I yayat u santi’’ (angkat pedangmu dan berjuang), Rukka menyatakan kita masih harus terus menjaga dan mempertahankan wilayah adat dari serbuan perusahaan sambil membangun solidaritas dengan para petani, nelayan, buruh dan kaum miskin di perkotaan.

‘’Untuk itu kita semua harus terus mengobarkan semangat di hati kita masing-masing, bahwa kita pasti akan mewujudkan masyarakat adat dan Bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat,’’ pungkas Rukka. Ia juga menyampaikan doa untuk para tenaga medis yang berjuang di garda depan memerangi Covid-19. (adm-jc)