Print
Category: News
Hits: 163

JURnaL Celebes. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) menjajaki kerja sama baru. Pengendalian perubahan iklim menjadi salah satu bidang yang akan dikerjasamakan.

Mengawali penjajakan, Senin, 4 November 2019, Menteri KLHK Siti Nurbaya bertemu dengan Perwakilan FAO di Indonesia, Stephen Rudgard, di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut membahas kerja sama baru terkait dengan pengendalian perubahan iklim di sektor kehutanan. Selain itu juga membicarakan rencana tindak lanjut kerja sama yang telah dan sedang dilaksanakan.

Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya menyampaikan hal-hal yang menjadi penekanan Presiden Joko Widodo, yaitu urusan industri hijau, perhutanan sosial, perdagangan karbon, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

KLHK dan FAO sebelumnya juga telah melakukan berbagai kerja sama, di antaranya terkait dengan peningkatan tata kelola hutan dan implementasi legalitas kayu dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Keduanya telah menandatangani perjanjian kerja sama FAO-EU Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Programme, 24 Mei 2018.

Perjanjian tersebut memberikan dukungan bagi inisiatif-inisiatif oleh lembaga pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan para pihak lainnya dalam rangka penguatan implementasi SVLK dan Perjanjian FLEGT VPA antara Indonesia dan Uni Eropa, termasuk usaha kecil dan menengah.

Dalam rancangan proyek baru memungkinkan Indonesia meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan. Selain itu meningkatkan aksi mitigasi perubahan iklim, sebagai kontribusi signifikan terhadap komitmen global guna menahan peningkatan suhu rata-rata global hingga di bawah dua derajat Celcius.

Proyek kerja sama baru itu diharapkan memperkuat kapasitas teknis dan koordinasi kelembagaan untuk National Forest Inventory (NFI) dan National Forest Monitoring System (NFMS). Proyek itu juga akan merancang ulang kedua sistem di atas agar berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan yang akan lebih memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan.

Proposal proyek kerja sama tentang Invasive Alien Plant Species (IAPS) yang akan dilaksanakan terkait dengan bidang tugas KLHK cq Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Dalam hal ini Indonesia harus mengamankan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi.

Menteri Siti berharap, dengan rencana kerja sama itu, kejadian seperti meluasnya pohon Acacia nilotica di Taman Nasional Baluran tidak terjadi di kawasan lain.

Tentang rencana kajian penyebab kebakaran dan bagaimana menyelesaikannya, Siti Nurbaya mengatakan KLHK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, karena sebagian besar kebakaran lahan pada 2019 merupakan penyiapan kegiatan pertanian atau perkebunan sehingga harus menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar.

Pada kesempatan tersebut, Stephen Rudgard juga menyampaikan informasi kepada Siti bahwa saat ini sudah ada Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian Tiongkok yang akan mengoordinasikan kegiatan pertanian secara luas bagi anggota FAO.

FAO telah mendukung penyusunan buku State of Indonesia's Forest (SoIFo) yang memuat langkah-langkah korektif mendasar dan besar-besaran Pemerintah Indonesia dalam sektor kehutanan.

Menteri Siti menitipkan kepada Stephen buku SoIFo dan Time for Change (Saatnya Berubah) untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal FAO dengan pesan agar dapat mengetahui bagaimana status hutan Indonesia dan apa yang telah dilaksanakannya saat memimpin KLHK selama 2014-2019.

KLHK meluncurkan SoIFo di Jakarta, di hadapan para duta besar negara sahabat, dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia pada 2018. SoIFo juga disampaikan dalam forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat FAO, di Roma, Italia pada tahun yang sama. (sumber: antara)