JURnaL Celebes. Tiga warga Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Ketiga warga nelayan itu merobek amplop berisi uang sebagai reaksi penloakan penambangan pasir laut di wilayah tangkapan ikan mereka.

Dalam jumpa pers yang dilaksanakan di LBH Makassar, Selasa (04/08/2020), Aliansi Nelayan Kepulauan Sangkarrang dan Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar menilai tindak terhadap tiga warga tersebut melanggar HAM. Kepolosian dinilai terlalu memaksakan UU No 7 Tahun 2011 sebagai bentuk kriminalisasi.

Kasus perobekan amplop berisi uang bermula ketika PT Royal Boskalis Internasional (PT Boskalis)  yang menambang pasir di perairan Makassar untuk penimbunan Proyek Makassar New Port. PT Boskalis memberikan amplop berisi uang kepada sebagian warga Pulau Kodingareng Lompo sebagai upah survei lokasi pengerukan pasir.

Namun, warga yang tidak setuju dengan pengerukan pasir di wilayah tangkap ikan mereka langsung menggagalkan pemberian uang itu. Salah seorang warga merobek amplop yang ternyata berisikan uang, pada 16 Juli 2020 di Pulau Kodingareng. Tindakan merobek amplop berisi uang itu diduga dilakukan seorang warga bernama Mandre.

Pihak PT Boskalis diduga melaporkan tindakan warga ini ke Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Polda Sulawesi Selatan. Pihak perusahaan pengerukan pasir laut asal Belanda ini menilai tindakan warga merobek amplop bersisi uang sebagai perusakan mata uang rupiah.

Polairud Sulsel pun bertindak cepat dengan memanggil tiga warga tersebut untuk diperiksa, setelah melakukan verifikasi kasus itu ke Bank Indonesia. Panggilan pertama ditujukan kepada Mandre dan warga bernama Suadi, 19 Juli 2020. Tetapi kedua warga memenuhi panggilan ini dengan alasan tenggang waktunya tidak wajar.

Pada 28 Juli 2020, Polairud memanggil warga lain Hj. Bahariah tetapi juga tidak hadir dengan alasan yang sama. Lalu pada 30 Juli 2020, Polairud kembali melayangkan panggilan kedua untuk Mandre dan seorang warga bernama Sarti.

Senin, 03 Agustus 2020, Mandre bersama Suardi dan Sarti memenuhi panggilan Polairud Sulsel. Mereka didampingi empat penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Di depan penyidik, Mandre mengaku tidak mengetahui amplop yang dirobeknya berisi uang.

Pemeriksaan berlangsung sekitar delapan jam karena Mandre tetap konsisten menyatakan tidak mengetahui amplop yang dirobeknya berisi uang. Menurut tim penasihat hukum, penyidik bahkan mengulang-ulang pertanyaan sampai lima kali terkait soal amplop bersisi uang yang dirobek Mandre.

Direktur Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan Kombes Hery Wiyanto mengatakan, ketiga warga tersebut diperiksa setelah pada pemanggilan pertama tidak memenuhi panggilan. Hery mengakui  pertambangan pasir tersebut menimbulkan perselisihan antara warga nelayan dengan PT Boskalis.

Namun Hery menyatakan kasus perusakan uang tersebut diusut polisi bukan dari laporan pihak PT Boskalis. Polisi menggunakan laporan model A berdasarkan video perobekan uang yang tersebar di media sosial Facebook, dengan menggunakan Pasal 25 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pada jumpa pers, Selasa 04 Agustus 2020, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin mengatakan pemeriksaan ketiga warga Kodingareng itu merupakan upaya kriminalisasi nelayan yang selama ini menolak pertambangan pasir laut. Amin mengungkapkan, awalnya beberapa warga Kodingareng diajak pihak perusahaan untuk datang mengikuti survei.

"Nelayan yang hadir mengikuti survei kemudian diberikan amplop dari perusahaan. Masyarakat menganggap amplop itu bagian dari gratifikasi atau sogokan. Menurut masyarakat amplop itu sogokan yang tidak layak diambil oleh masyarakat," kata Amin.

Amin menepis bila aksi warga itu melecehkan atau merendahkan mata uang negara. "Jadi ada sebab yang mengapa kemudian nelayan atau warga melakukan perusakan amplop karena amplop tersebut berasal dari perusahaan," kata tambah Amin.

Sementara salah satu penasihat hukum tiga warga itu, Edy Kurniawan dari LBH Makassar menyatakan jika dicermati proses pemeriksaan kasus ini begitu cepat sehingga mengabaikan prinsip due process of law (proses hukum yang adil/semestinya). Mandre selaku terlapor tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi pada tahap penyelidikan, namun langsung dipanggil dengan status sebagai saksi pada tahap penyidikan.

Menurut Edy, secara substansi, pasal yang disangkakan sangat dipaksakan. Penyidik mempersulit diri dalam mengurai rumusan pasal dan membuktikan unsurnya. Dalam artian, Mandre dijerat dengan perbuatan merusak, memotong rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah.

''Padahal, Mandre hanya merobek amplop yang ia tidak tahu isinya dengan maksud menolak pemberian ganti rugi dari PT Boskalis. Jadi, Mandre sama sekali tidak mengetahui jika yang ia robek adalah rupiah apalagi sampai bermaksud merendahkan rupiah. Kasus ini terlihat adanya upaya kriminalisasi dan diduga kuat dilakukan untuk meredam aksi protes masyarakat menolak aktivitas tambang PT Boskalis,'' tandas Edy. (adm)